“Daerah harus introspeksi. Banyak belanja yang pemborosan, tidak efektif, dan itu artinya bocor,” tegasnya.
Masalah kebocoran ini juga menjadi alasan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026.
Alokasi TKD tahun depan hanya Rp650 triliun atau turun 24,8% dibanding outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Salah satu program yang dialihkan ke pusat adalah makanan bergizi gratis (MBG).
Tito menilai langkah ini penting untuk memutus rantai kebocoran sekaligus memastikan manfaat program lebih tepat sasaran.
“Makanya porsi TKD menurun dan programnya ditarik ke pusat,” pungkasnya. (*/red)
