21 Pejabat Berebut Kursi Strategis, Berikut Ini Daftar Nama 3 Besar JPT Musi Rawas

Ringkasan Berita:

Pemkab Musi Rawas resmi mengumumkan 21 pejabat yang masuk tiga besar Seleksi Terbuka JPT Pratama. Rekomendasi ini disampaikan BKP-SDM melalui Instagram dan menjadi penentu pejabat strategis yang akan memperkuat kinerja pemerintahan daerah.

---

MUSI RAWAS, LINTANGPOS.com – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali menjadi sorotan setelah secara resmi mengumumkan nama-nama pejabat yang masuk dalam tiga besar hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Pengumuman ini menjadi tahap krusial dalam proses lelang jabatan yang menentukan arah kepemimpinan birokrasi daerah ke depan.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Musi Rawas pada Jumat (23/1/2026).

Publikasi terbuka ini sekaligus menjadi bentuk transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan sistem merit dan reformasi birokrasi.

Total ada 21 pejabat yang dinyatakan masuk tiga besar, masing-masing untuk tujuh jabatan strategis di lingkungan Pemkab Musi Rawas.

Artinya, setiap posisi diisi oleh tiga kandidat terbaik yang telah melewati tahapan seleksi administrasi, penilaian kompetensi, hingga Assessment Center yang dilaksanakan bersama Polda Sumatera Selatan.

BACA JUGA: 1.086 Perwira Polri Dimutasi! Kapolrestabes Palembang Harryo Sugihhartono Dapat Tugas Bergengsi di Sespim

Seleksi Ketat untuk Jabatan Strategis

Seleksi Terbuka JPT Pratama bukan sekadar formalitas.

Proses ini dirancang untuk menjaring aparatur sipil negara (ASN) dengan kapasitas kepemimpinan, kompetensi manajerial, serta integritas yang mumpuni.

Jabatan-jabatan yang dilelang pun bukan posisi biasa, melainkan peran kunci dalam perencanaan, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, Drs Ali Sadikin, menegaskan bahwa para kandidat yang berhasil mencapai tahap Assessment Center merupakan figur-figur terbaik. Mereka dinilai layak untuk memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.