Menurut Bupati, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen pribadi setiap pejabat, bukan sekadar bergantung pada pengawasan eksternal.
Selain menyoroti aspek integritas, Bupati Zurdinata juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia mendorong para pejabat yang baru dilantik untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat dedikasi, serta berani menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.
“Pejabat yang baru dilantik harus cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, membangun kolaborasi lintas sektor, dan bekerja sebagai satu tim untuk mencapai target pembangunan daerah. Fokus utama kita adalah pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Bupati.
Di sisi lain, Bupati Kepahiang mengungkapkan kembali bahwa rotasi dan mutasi kali ini bukanlah akhir dari penataan birokrasi.
Pemerintahan Nata–Hafizh saat ini tengah menyiapkan rotasi dan mutasi pejabat Eselon III dan IV tahap kedua.
Proses tersebut masih dalam pembahasan dan menunggu persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Langkah berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Dengan penempatan pejabat sesuai kompetensi dan rekam jejak kinerja, Pemerintah Kabupaten Kepahiang optimistis dapat mempercepat pencapaian program pembangunan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. (*/red)
