“Saya sudah menjelaskan bahwa ini mahal sekali, nggak bakalan bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot, bisa (dibiayai). Lalu saya tanya, ini ide siapa sih Pak? (Jokowi menjawab) ‘ini ide saya’,” kata Agus.
Agus juga menjelaskan, awalnya proyek kereta cepat tersebut akan digarap bersama pemerintah Jepang, dengan skema pinjaman bunga sangat rendah, hanya 0,01 persen.
BACA JUGA: Herman Deru Wajibkan ASN Pakai Wastra Sumsel
Namun, tender tiba-tiba berubah dan dialihkan ke pihak China, dengan bunga utang mencapai 2 persen.
“Ini dulunya dengan Jepang pakai loan, bunga 0,01 persen. Ketika dinaikkan 1,5 persen saja sudah teriak semua karena tidak bisa bayar ketika itu,” ujarnya.
Pergantian mitra kerja sama itu, lanjut Agus, juga mengubah analisis keuangan dan teknis proyek.
Jika sebelumnya studi dikerjakan oleh tim dari UGM dan UI, setelah tender berpindah ke China, perhitungannya dikerjakan oleh tim dari ITB, yang menghasilkan kalkulasi berbeda.
Dalam proses pembangunan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. semula menjadi ketua konsorsium proyek.
Namun karena keterbatasan pembiayaan, posisi itu kemudian diambil alih oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
BACA JUGA: Vaksinasi Rabies Gratis di Empat Lawang, Dinas Pertanian Siapkan Souvenir untuk Peserta!
Agus mengaku heran dengan keputusan tersebut, sebab menurutnya PT KAI tidak memiliki kapasitas keuangan untuk menanggung utang proyek berskala besar seperti Whoosh.
Lebih lanjut, dari hasil konfirmasi dengan sejumlah pihak, Agus mengungkap bahwa pembayaran utang proyek Whoosh ternyata dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh badan usaha pelaksana.
Pernyataan Agus ini kembali memunculkan perdebatan publik soal transparansi dan tanggung jawab keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut, yang sejak awal digadang-gadang sebagai simbol modernisasi transportasi Indonesia. (*/red)
