Sebanyak 13 daerah merampungkan penetapan NIP PPPK Paruh Waktu. Tahap pengangkatan tinggal selangkah lagi menuju penerbitan SK resmi ASN. (*/ILS)
Ringkasan Berita:
° Sebanyak 13 daerah di bawah Kanreg II BKN Surabaya menuntaskan 100% penetapan NIP PPPK Paruh Waktu.
° Daerah yang selesai kini bisa melanjutkan ke tahap akhir: penerbitan dan penyerahan SK.
° Beberapa daerah bahkan sudah membagikan SK kepada pegawainya.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Kabar baik menghampiri para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di berbagai daerah.
Proses penetapan Nomor Induk PPPK (NIP) dilaporkan telah mencapai 100 persen di sejumlah wilayah, menandai langkah krusial sebelum pengangkatan resmi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, pengangkatan PPPK Paruh Waktu tidak dapat dilakukan tanpa NIP.
Artinya, daerah yang telah menyelesaikan penetapan NIP dapat langsung beranjak ke tahapan berikutnya, yakni penerbitan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Dalam Diktum Ketujuh regulasi tersebut, tahapan pengangkatan harus berjalan secara berurutan dan terkoordinasi antara instansi daerah, Kemenpan RB, dan BKN. Rangkaian prosesnya meliputi:
BACA JUGA: Ramai! Desakan PPPK Diangkat Jadi PNS, BKN Ungkap Aturan yang Bikin Pegawai Tercengang
Karena itu, penyelesaian NIP menjadi syarat utama bagi daerah sebelum pegawai PPPK Paruh Waktu resmi menerima SK pengangkatan.
Berdasarkan data Kantor Regional II BKN Surabaya per 7 November 2025 pukul 15.10 WIB, terdapat 13 pemerintah daerah yang menuntaskan proses NIP PPPK Paruh Waktu. Daerah tersebut antara lain:
Sebagian besar daerah ini telah menyiapkan proses cetak SK.
Kabupaten Ngawi menjadi salah satu daerah yang paling siap, karena seluruh NIP sudah selesai dan proses pencetakan SK telah berjalan.
Selain daerah yang menuntaskan NIP, beberapa instansi juga sudah menyerahkan SK pengangkatan kepada pegawai PPPK Paruh Waktu.
Page: 1 2
Penyelesaian dokumen tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat…
Bupati Empat Lawang mengingatkan warga menghentikan pembakaran lahan dan mendorong pembukaan lahan tanpa bakar untuk…
Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad menghadiri sosialisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)…
Dinas Pertanian Empat Lawang akan meninjau sawah terdampak kekeringan dan membuka peluang usulan bantuan bibit…
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Empat Lawang, Suparno, mengungkapkan sekolah yang kini menampung 270 siswa…
Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Empat Lawang menjadi…