“Awalnya banyak yang keberatan, namun setelah dipahami bahwa anggaran kabupaten juga ikut turun, desa dapat menerima,” jelas Bambang, yang juga menjabat Kades Jagabaya.
Ia menegaskan isu pengalihan dana desa ke Koperasi Merah Putih masih sebatas pembahasan, bukan kebijakan.
Dengan ADD yang sebelumnya bisa mencapai Rp70 juta per triwulan dan kini hanya sekitar Rp45 juta, ruang gerak pembangunan fisik memang terasa lebih sempit.
Sebagian besar dana terserap untuk siltap perangkat desa. Meski begitu, Desa Jagabaya memilih tetap bergerak lewat Koperasi Merah Putih yang mengelola berbagai unit usaha—mulai dari pupuk dan elpiji hingga perdagangan hasil bumi.
Kades Tanjung Payang, Safri, juga memilih mengambil sisi optimis dari situasi ini.
BACA JUGA: Maling Besi SUTET Tertangkap! Aksi Nekat Pemuda Lahat Ini Nyaris Lumpuhkan Jaringan Listrik PLN
Penyesuaian anggaran, menurutnya, bisa menjadi panggung baru bagi pemimpin desa untuk membuktikan kapasitas mengelola pembangunan secara lebih efisien dan inovatif.
Dengan tantangan fiskal yang makin nyata, desa-desa di Lahat kini berada di persimpangan penting: menyerah pada keterbatasan, atau melahirkan terobosan.
Pemkab sudah mengisyaratkan pilihan yang diharapkan—tetap produktif, tetap kreatif, dan terus melaju meski jalan tahun depan lebih menanjak. (*/red)
