Menanggapi adanya OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang tengah dilidik aparat penegak hukum, Bupati Kepahiang H. Zurdinata, S.Ip memilih bersikap hati-hati.
Ia menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita tidak bisa mengintervensi aparat penegak hukum yang tengah menjalankan tugasnya. Jika salah satu OPD kita yang diperiksa, itu ranah aparat,” ujar Bupati Zurdinata.
Menurutnya, proses penegakan hukum harus dihormati sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pemerintah daerah, kata dia, akan menghormati seluruh mekanisme hukum yang berlaku.
BACA JUGA: Vonis Mengejutkan! Empat Pejabat Dispora OKI Dijatuhi Hukuman Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa
Lebih lanjut, Bupati Zurdinata juga mengimbau kepada OPD yang menjadi objek pemeriksaan untuk bersikap kooperatif selama proses penyelidikan berlangsung.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam memberikan keterangan maupun dokumen yang diminta oleh aparat penegak hukum.
“Kita sarankan OPD kooperatif selama dilakukan pemeriksaan, baik itu keterangan atau dokumen yang diminta APH,” tegasnya.
Sikap kooperatif ini dinilai penting agar proses penyelidikan dapat berjalan secara objektif dan transparan.
Selain itu, hal tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hingga saat ini, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu masih terus mengumpulkan bahan keterangan dan dokumen terkait pengelolaan anggaran Disparpora Kepahiang tahun 2023.
Belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini, namun perkembangan penyelidikan dipastikan akan terus dipantau publik.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi serius bagi seluruh OPD agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (*/red)
