BNNK Empat Lawang dan Kodim 0405/Lahat Perkuat Sinergi P4GN

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Empat Lawang memperkuat sinergi dengan TNI melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bersama Kodim 0405/Lahat.

Kegiatan berlangsung di Gedung Juang Kodim 0405/Lahat, Senin (9/11/2026), sebagai langkah memperkuat kolaborasi dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, khususnya di wilayah Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.

Kepala BNNK Empat Lawang, Andi Kurniawan, S.Sos., melalui Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Azhari, S.Kep., M.M., menjelaskan bahwa kerja sama tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNNK Empat Lawang bersama perwakilan Kodim 0405/Lahat melaksanakan penandatanganan MoU. Dandim 0405/Lahat diwakili Mayor Infanteri Sudarno.

BACA JUGA: BNNK Empat Lawang Dorong Desa Batu Jungul Kembangkan Komoditas Unggulan

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika kepada prajurit TNI. Materi disampaikan langsung oleh Ketua Tim P2M BNNK Empat Lawang, Azhari.

Tidak hanya sosialisasi, kegiatan juga diisi dengan pelaksanaan tes urine terhadap prajurit yang menjadi peserta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini untuk mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala ULT P4GN Kabupaten Lahat yang merupakan embrio pembentukan BNNK Lahat beserta sejumlah anggota.

Melalui penandatanganan MoU, sosialisasi, dan pemeriksaan urine tersebut, BNNK Empat Lawang dan Kodim 0405/Lahat diharapkan semakin solid dalam membangun koordinasi serta memperluas upaya P4GN.

BACA JUGA: TP PKK dan BNN Luncurkan Ananda Bersinar di Empat Lawang

Sinergi lintas institusi ini menjadi penting karena pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. (*/rls)