“Kalau koperasi di desa, maka Kades yang menjamin lewat dana desa. Kalau koperasi di kelurahan, Bupati yang menjamin dengan dana alokasi umum (DAU). Jadi kalau macet, otomatis dipotong dari dana desa atau DAU. Ini sistem perbankan yang sesungguhnya,” jelasnya.
Selain distribusi LPG, koperasi juga diarahkan mengembangkan usaha lain, mulai dari perdagangan hingga simpan pinjam.
Program ini diharapkan dapat menciptakan siklus ekonomi yang lebih kuat, baik di desa maupun kelurahan.
Percontohan Dimulai di Tebing Tinggi
BACA JUGA: Sekda Sumsel Minta Koperasi Bina Praja Laporkan Usaha Secara Detail
Untuk tahap awal, program Koperasi Merah Putih akan dijalankan di Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kelurahan Tebing Tinggi.
Wilayah ini dijadikan proyek percontohan sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Empat Lawang.
Bupati menegaskan evaluasi akan dilakukan dalam satu bulan ke depan guna memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ekonomi desa harus bergerak. Saya akan evaluasi dan pastikan Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi motor penggerak perekonomian rakyat,” pungkasnya. (*/red)
