Ringkasan Berita:
Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Bogor. Forum ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi pusat-daerah demi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan pelayanan publik.
JAWA BARAT, LINTANGPOS.com – Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).
Kehadiran ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan forum strategis berskala nasional yang mempertemukan unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala daerah, jajaran kementerian dan lembaga, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Forum ini dirancang sebagai ruang dialog dan konsolidasi untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad hadir bersama unsur Forkopimda Kabupaten Empat Lawang.
BACA JUGA: Telaga Viral di Ring Road Kepahiang, Bupati Turun Langsung
Kehadiran lengkap jajaran pemerintah daerah ini mencerminkan keseriusan dan kesiapan Kabupaten Empat Lawang dalam berpartisipasi aktif menyukseskan agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
Rakornas 2026 mengangkat berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Isu-isu tersebut dinilai sangat relevan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, termasuk Kabupaten Empat Lawang.
Selain menjadi ajang koordinasi, Rakornas ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan di masa mendatang.
