Menurut dia, prinsip tersebut menempatkan sumber daya alam agar dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
BACA JUGA: Kapolres dan Bupati Empat Lawang Perkuat Sinergi di Hari Bhakti Adhyaksa
Ia juga menyinggung langkah pemerintah dalam membenahi dugaan praktik kejahatan ekonomi, termasuk transfer pricing dan persoalan invoicing yang disebutnya berpotensi menimbulkan kerugian dalam jumlah sangat besar.
Bursah berharap hasil dari pembenahan tersebut nantinya dapat memperkuat fiskal negara dan digunakan untuk membangun sentra-sentra ekonomi rakyat.
Ia juga menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi pekerjaan besar Indonesia. Bursah menyebut angka gini ratio Indonesia berada di kisaran 0,41.
Menurutnya, upaya memperbaiki ketimpangan membutuhkan proses dan kebijakan yang berkelanjutan.
BACA JUGA: Bupati Empat Lawang Ingatkan Kebersamaan Permudah Hadapi Kesulitan
Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan berbagai program yang telah dirancang.
Selain pengelolaan sumber daya alam, Bursah menyoroti pentingnya kemudahan investasi langsung ke daerah.
Ia menyebut banyak daerah memiliki potensi investasi yang besar, tetapi belum banyak investor yang masuk karena masih menghadapi berbagai kendala regulasi dan prosedur.
Bursah bahkan meminta adanya perubahan aturan agar investasi dapat dilakukan secara lebih langsung tanpa melalui proses yang dinilai terlalu berbelit-belit.
BACA JUGA: Wabup Arifa’i Ingatkan Pemuda Empat Lawang Gunakan Teknologi Secara Bijak
“Kalau bisa dirubah peraturan, kita mesti ada direct investment, tidak perlu berbelit-belit,” katanya.
Ia memberikan contoh investor dari Turki maupun Korea yang berpotensi masuk langsung ke daerah seperti Lahat, tetapi menurutnya masih menghadapi rantai prosedur yang panjang.
Kondisi tersebut, kata Bursah, dapat menghambat pemerintah kabupaten dalam melakukan inovasi dan mencari skema creative financing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah diberi ruang lebih besar untuk mengembangkan industri pendukung sektor pertanian, termasuk alat dan mesin pertanian (alsintan).
BACA JUGA: Sambut PEDA KTNA 2025, Wabup Empat Lawang Pimpin Aksi Bersih-Bersih Pulo Mas
Menurut Bursah, sejumlah teknologi alat pertanian yang tidak tergolong teknologi tinggi sebenarnya dapat dikembangkan di dalam negeri melalui kerja sama maupun adaptasi teknologi dari negara lain.
“Yang bukan teknologi tinggi itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai pengembangan produksi alat pertanian di daerah berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pembelian dari luar sekaligus membuka peluang ekonomi baru. (*/gia)
