Muratara, LintangPos.com – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan penghubung antarwilayah.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Muratara, H Devi Suhartoni, saat berinteraksi dengan masyarakat melalui siaran langsung di media sosial.
Meski begitu, Bupati mengingatkan bahwa tidak semua jalan bisa dibangun langsung oleh Pemkab Muratara.
Ada sejumlah ruas yang status kewenangannya berada di luar pemerintah kabupaten.
Salah satunya jalan dari Simpang Nibung ke Sungai Lanang, Kecamatan Rawas Ulu, yang merupakan jalur perbatasan provinsi.
“Jalan dari Simpang Nibung ke Sungai Lanang, saya sudah ketemu dengan Gubernur Jambi dan Gubernur Sumsel agar kiranya jalannya dibangun, karena itu perbatasan provinsi dan jalannya zig-zag. Ada kewenangan kita, ada juga kewenangan provinsi,” tegas Devi.
BACA JUGA: KPK Periksa Dodi Reza Alex Noerdin Terkait Dugaan Korupsi Infrastruktur Muba
Pembangunan Jalan yang Sudah Digarap
Untuk jalan yang memang menjadi tanggung jawab Pemkab Muratara, Bupati menegaskan bahwa pekerjaan sudah berjalan dan beberapa ruas kini mulai rampung.
Di antaranya, pembangunan dari Sungai Lanang hingga Tebing Tinggi dan Simpang Kabu Desa Lubuk Rumbai Baru, Kecamatan Rupit.
“Sekarang jalan dari Sungai Lanang sampai ke Tebing Tinggi dan Simpang Kabu Desa Lubuk Rumbai Baru bisa kita selesaikan,” jelas Devi.
Hadirkan Akses Damri untuk Warga
Tidak hanya memperbaiki jalan, Pemkab Muratara juga menyiapkan langkah lanjutan dengan membuka akses transportasi umum.
BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Sumsel Dukung Penguatan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin
Setelah ruas jalan tersebut rampung, Bus Damri direncanakan akan beroperasi di kawasan tersebut.
“Damri bisa masuk, rutenya dari Desa Tebing Tinggi lanjut Simpang Nibung sampai keluarnya di Simpang Kabu,” ujar Devi menambahkan.
Keberadaan Damri ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, serta menghubungkan desa-desa dengan pusat kecamatan dan kabupaten.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Devi menegaskan bahwa Pemkab Muratara tidak tinggal diam dalam menghadapi keterbatasan kewenangan.
Dengan komunikasi lintas provinsi, diharapkan pembangunan jalan perbatasan juga bisa terealisasi sehingga akses masyarakat semakin terbuka.
BACA JUGA: Muara Enim dan Kaur Sepakat Bangun Konektivitas Baru Menuju Pelabuhan Linau
“Kalau untuk kewenangan kabupaten, tentu kami selesaikan. Namun untuk jalan perbatasan, kami juga terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” katanya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan di Muratara bukan hanya sekadar membangun jalan, tetapi juga membuka akses dan harapan baru bagi masyarakat, terutama dalam layanan transportasi umum yang lebih baik. (*/red)
