Data kependudukan dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia menyebut luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran hingga pendapatan per kapita menjadi bagian dari indikator yang dapat menentukan kondisi daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat tidak sekadar mempertahankan data masing-masing, tetapi mencari kesesuaian berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA: Disdikbud Empat Lawang Verifikasi Data 8.000 Anak Tak Sekolah, Banyak Ternyata Sudah Bersekolah
“Semua itu punya konsekuensi,” katanya.
Fauzan meminta pembahasan dilakukan hingga persoalan perbedaan data tersebut benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada hal yang perlu kita jadikan bahan untuk sharing session, tukar pendapat hari ini, silakan dimanfaatkan kanal yang ada ini melalui Rapat Kerja Tim Satu Data Indonesia Kabupaten Empat Lawang,” ujarnya.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Empat Lawang Sumitro Sukma Bahagia menjelaskan, Kominfo memiliki posisi sebagai wali data dalam pelaksanaan SDI di daerah.
BACA JUGA: Joncik Dorong Empat Lawang Jadi Kawasan Transmigrasi Terintegrasi
Namun, fungsi koordinator tetap berada pada Bappeda. Karena itu, pengelolaan data melibatkan sejumlah perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Sumitro menegaskan data pemerintah tidak dapat dikeluarkan atau dipindahkan sembarangan. Penggunaan data harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Data ini sangat rahasia. Jadi walaupun OPD melalui Bupati harus ada rekomendasi dulu sesuai dengan SOP,” jelasnya.
Ia mengatakan data yang diminta harus memiliki tujuan penggunaan yang jelas.
BACA JUGA: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Empat Lawang Segera Dibangun, Urus Semua Dokumen Bisa Satu Tempat!
Pengeluaran data tidak dapat dilakukan hanya dengan memindahkan data secara langsung menggunakan perangkat penyimpanan.
Menurut Sumitro, pengaturan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan sekaligus mencegah kesalahan dalam pengelolaan data pemerintah.
