Dedy Wahyudi Bongkar Dugaan Mafia Lapak Pasar Panorama

Tak ingin persoalan ini berlarut-larut, Dedy Wahyudi langsung mengambil langkah cepat.

Ia berkoordinasi dengan Kapolresta Bengkulu untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Bengkulu dalam membasmi dugaan mafia lahan dan lapak di Pasar Panorama.

BACA JUGA: Anggaran Rp6 Miliar Disparpora Kepahiang Disorot Polda Bengkulu

Dedy menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan tumbuh subur di atas aset milik pemerintah.

Ia memastikan bahwa aparat penegak hukum akan turun tangan untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam dugaan jual beli lapak tersebut.

Tidak hanya berkoordinasi dengan kepolisian, Dedy juga menyebut telah mendapat dukungan penuh dari unsur TNI dan Polri untuk membereskan persoalan ini.

Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penertiban sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku.

“Mafia ini harus dibereskan, tidak boleh ada mafia-mafia lahan atau lapak yang cari keuntungan dalam lahan pasar yang notabene milik pemerintah,” tegasnya.

Langkah tegas ini sekaligus menjadi pesan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu tidak akan mentolerir segala bentuk penyalahgunaan aset daerah.

BACA JUGA: Sopir Truk Asal Bengkulu Ditemukan Tewas di Rest Area, Diduga Terlilit Utang

Penataan dan pengelolaan pasar akan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, sehingga pedagang tidak lagi dibebani pungutan di luar ketentuan resmi.

Ke depan, Pemkot Bengkulu berencana melakukan pendataan ulang terhadap seluruh lapak di Pasar Panorama.

Evaluasi sistem distribusi dan pengelolaan lapak juga menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh.

Dengan demikian, hak para pedagang dapat terlindungi dan potensi kebocoran atau praktik mafia dapat dicegah sejak dini.

Kasus dugaan mafia lapak di Pasar Panorama ini menjadi pengingat penting bahwa pengawasan terhadap aset publik harus dilakukan secara konsisten.

Pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat harus bebas dari praktik-praktik yang merugikan.

BACA JUGA: Kalender DPRD Bengkulu Rp1,9 Miliar, Sekwan Buka Fakta Sebenarnya

Para pedagang pun berharap langkah tegas Wali Kota benar-benar membuahkan hasil.