Validasi Info GTK yang tidak stabil membuat guru harus mengecek data berkali-kali. Perubahan rombel sedikit saja bisa membatalkan kelayakan tunjangan.
Error beban kerja atau kesalahan Dapodik sekecil apa pun dapat membuat seorang guru gagal menerima tunjangan tambahan itu.
Padahal tugas utama guru adalah mengajar, bukan mengejar tanda hijau Info GTK.
BACA JUGA: Lulus PPG Tapi TPG Tak Cair? Ini Alasan Mengejutkan Mengapa NUPTK Jadi Penentu Utama di 2025!
Bagi guru di daerah terpencil, beban ini terasa dua kali lipat. Akses internet lemah, perangkat terbatas, dan harus bolak-balik ke operator hanya untuk menuntaskan syarat administratif.
Ketimpangan Daerah: Kebijakan Nasional, Nasib Lokal
Fakta pahit lainnya: pencairan TPG sangat tergantung kemampuan daerah.
Ada yang cepat, ada pula yang tertunda berbulan-bulan tanpa kejelasan.
Kesenjangan ini membuat TPG 100 persen terlihat bukan sebagai kebijakan nasional, tetapi keputusan lokal yang berbeda-beda.
Guru di daerah dengan birokrasi lambat terpaksa menunggu lebih lama, meski hak mereka sama dengan guru di tempat lain.
Banyak yang menilai kondisi ini sebagai ketidakadilan struktural yang belum tersentuh perbaikan.
Tekanan Psikologis di Balik Angka Tunjangan
Keterlambatan pencairan TPG tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga mental.
Banyak guru mengandalkan tunjangan untuk kebutuhan bulanan, biaya sekolah anak, hingga cicilan rumah.
Ketika pencairan telat, perasaan dihargai berubah menjadi perasaan diabaikan.
Guru dituntut tetap profesional di kelas, namun beban finansial dan kecemasan di luar kelas terus menumpuk.
TPG yang seharusnya menjadi bentuk penghargaan justru menjadi sumber tekanan baru.
Mengapa Hak Terasa Paling Sulit Diakses?
Pada akhirnya, TPG 100 persen memang disebut sebagai bonus.
