Kunjungan kerja ini juga merupakan tindak lanjut atas laporan resmi yang diterima BAM DPR RI pada 21 Januari 2026 dari Koalisi Empat Lawang dan Koalisi Reforma Agraria.
Laporan tersebut memuat berbagai aduan masyarakat terkait konflik agraria yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun.
“Kami mengundang semua pihak, mulai dari perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, agar solusi yang dihasilkan benar-benar adil dan komprehensif,” jelas Yudha.
Sumsel Dinilai Bisa Jadi Role Model Nasional
Lebih jauh, Yudha menilai konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan bukan hanya terjadi di Empat Lawang dan OKU Timur.
BACA JUGA: Konflik Agraria Sumsel Memanas, DPR RI Turun Tangan Cari Solusi Empat Lawang dan OKU Timur
Persoalan serupa hampir merata di berbagai daerah di Indonesia, terutama wilayah dengan dominasi perkebunan skala besar.
Namun demikian, Sumatera Selatan dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi role model penyelesaian konflik agraria di tingkat nasional.
Dengan komitmen pemerintah daerah, keterlibatan DPR RI, serta partisipasi aktif masyarakat, konflik lahan dinilai dapat diselesaikan melalui skema yang adil dan berkelanjutan.
Harapan tersebut sejalan dengan langkah DPR RI yang telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria, di mana Yudha juga tergabung sebagai anggota.
“Hasil kerja BAM nanti akan kami paralelkan dengan Pansus. Jika nanti lahir kebijakan atau regulasi, itu bisa menjadi model penyelesaian konflik agraria di daerah lain,” ujarnya.
Yudha juga berpesan agar masyarakat Sumsel lebih cerdas dan tidak mudah tergiur janji-janji perusahaan, termasuk iming-iming uang sesaat.
Berdasarkan berbagai kasus, masyarakat justru sering kali tidak mendapatkan manfaat jangka panjang dan bahkan dipersulit dalam memperjuangkan haknya.
Bupati OKU Timur: Konflik Sudah Terjadi Bertahun-tahun
