DPRD Empat Lawang Bahas Laporan APBD 2025, Soroti Transparansi dan Peningkatan PAD

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – DPRD Kabupaten Empat Lawang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Khusus (Pansus) terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Empat Lawang, Jumat (31/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Empat Lawang, Darli SH. Dalam sambutannya, Darli menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Banggar dan Panitia Khusus yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut.

Menurutnya, hasil pembahasan yang disampaikan dalam rapat paripurna akan menjadi bahan pertimbangan DPRD pada tahapan pembicaraan selanjutnya sebelum pengambilan keputusan.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Mulyono, menjelaskan pembahasan Raperda dilakukan berdasarkan pidato Bupati, keputusan Ketua DPRD tentang susunan Banggar, dokumen pertanggungjawaban APBD 2025, pandangan umum fraksi, hasil konsultasi ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan, serta pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BACA JUGA: Joncik Muhammad Targetkan PAN Rebut Kembali Pimpinan DPRD Musi Rawas

Banggar mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp1,098 triliun atau sekitar 96,40 persen dari target.

Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai sekitar Rp1,096 triliun, meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Dari perhitungan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, APBD Tahun Anggaran 2025 masih mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

BACA JUGA: DPRD dan Bupati Kepahiang Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Dalam laporannya, Banggar juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Salah satunya meminta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara lebih hati-hati, transparan, dan sesuai ketentuan agar keseimbangan antara pendapatan dan belanja tetap terjaga.