Dua Pegawai Disnakertrans Sumsel Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Izin K3

Namun, selama proses penyidikan, Firmansyah telah menitipkan Rp20 juta sebagai uang pengganti kepada penyidik.

Dengan demikian, masih ada Rp65 juta yang wajib dikembalikan kepada negara.

Apabila uang tersebut tidak dikembalikan, maka akan diganti dengan pidana tambahan 1 tahun penjara.

Selain pidana pokok, kedua terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp50 juta masing-masing, dengan subsider 1 bulan kurungan apabila tidak mampu membayar.

BACA JUGA: iPhone 17 Pro Warna Cosmic Orange Berubah Jadi Pink? Pengguna Heboh!

Peran dan Keterlibatan Kedua Terdakwa

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, Firmansyah disebut berperan sebagai koordinator aliran dana dari sejumlah perusahaan penyedia jasa K3 yang ingin mempercepat proses penerbitan izin.

Sementara itu, Harni Rayuni, yang merupakan perwakilan PT Dhiya Aneka Teknik, berperan sebagai pemberi uang dalam proses suap tersebut.

Kasus ini bermula dari laporan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan surat izin layak K3 di lingkungan Disnakertrans Sumsel.

Sejumlah perusahaan diduga dipaksa memberikan uang agar pengurusan izin berjalan lancar.

Uang hasil pungutan itu kemudian mengalir ke beberapa pihak di lingkungan dinas, termasuk pejabat tertentu, untuk kepentingan pribadi.

BACA JUGA: Tragedi di Prabumulih: Dua Pekerja Tewas Tersengat Listrik Saat Pasang Tiang Internet

Respons Para Pihak

Dalam sidang yang berlangsung tertib itu, baik Firmansyah Putra maupun Harni Rayuni menyatakan menerima putusan hakim.

Namun, JPU Kejari Palembang, Syaran Jafidzhan, SH., MH., menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut dan meminta waktu tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding.

Pesan Majelis Hakim

Majelis hakim berharap putusan ini menjadi pelajaran bagi para aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi.

“Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik instansi dan merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah,” tegas hakim Idi Il Amin.

BACA JUGA: Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi Unsri oleh Teman Pacar, Polisi Periksa Empat Saksi

Dengan putusan ini, majelis hakim menutup babak panjang kasus korupsi izin K3 di Disnakertrans Sumsel, meski Kejaksaan masih memiliki kesempatan untuk menempuh langkah hukum lanjutan apabila menilai hukuman tersebut belum mencerminkan rasa keadilan. (*/red)