YN diduga menyalahgunakan jabatannya dengan menginstruksikan bendahara untuk membuat laporan perjalanan dinas fiktif yang tidak pernah dilakukan.
Selain itu, ditemukan adanya pembelian fiktif, penggelembungan harga (markup), serta pengurangan volume pembelanjaan.
Lebih parah lagi, sebagian dana hibah tersebut justru digunakan untuk membayar utang pribadi.
Sementara AA selaku bendahara diduga ikut berperan aktif dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban palsu dan laporan keuangan yang direkayasa, guna menutupi penyimpangan tersebut.
Negara Rugi Rp308 Juta Lebih
BACA JUGA: Kejari Prabumulih Segel 12 Ruangan KPU, Bongkar Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp6 Miliar
Akibat ulah kedua tersangka, negara dirugikan hingga Rp308.953.978, berdasarkan hasil audit resmi Inspektorat Kabupaten OKU.
Sebagai tindak lanjut, Kejari OKU telah menahan YN dan AA di Rutan Baturaja mulai 6 hingga 25 Oktober 2025 untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut.
“Perbuatan para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001,” tegas Vanny.
