OKU, LintangPos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU) resmi menetapkan dua petinggi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten OKU sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 hingga 2024.
Penetapan ini diumumkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, pada Selasa (7/10/2025).
Dua pejabat yang kini berstatus tersangka adalah YN, Ketua PMI OKU periode 2022 hingga sekarang, dan AA, Bendahara PMI OKU sejak 2021.
“Penetapan tersangka dilakukan pada Senin (6/10) berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dan ditemukannya dua alat bukti yang cukup,” ujar Vanny dalam keterangan resminya.
Langkah hukum tersebut mengacu pada sejumlah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari OKU, mulai dari Nomor: Print-01/L.6.13/Fd.1/04/2025 tertanggal 17 April 2025, hingga surat terbaru Nomor: Print-03/L.6.13/Fd.1/04/2025 tanggal 6 Oktober 2025.
Modus Korupsi: Laporan Fiktif dan Markup Anggaran
BACA JUGA: Kejari Lubuk Linggau Terus Selidiki Dugaan Korupsi APAR Rp4 Miliar di Muratara
Dari hasil penyidikan, tim jaksa menemukan indikasi kuat bahwa kedua tersangka melakukan berbagai pelanggaran.
YN diduga menyalahgunakan jabatannya dengan menginstruksikan bendahara untuk membuat laporan perjalanan dinas fiktif yang tidak pernah dilakukan.
Selain itu, ditemukan adanya pembelian fiktif, penggelembungan harga (markup), serta pengurangan volume pembelanjaan.
Lebih parah lagi, sebagian dana hibah tersebut justru digunakan untuk membayar utang pribadi.
Sementara AA selaku bendahara diduga ikut berperan aktif dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban palsu dan laporan keuangan yang direkayasa, guna menutupi penyimpangan tersebut.
Negara Rugi Rp308 Juta Lebih
BACA JUGA: Kejari Prabumulih Segel 12 Ruangan KPU, Bongkar Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp6 Miliar
Akibat ulah kedua tersangka, negara dirugikan hingga Rp308.953.978, berdasarkan hasil audit resmi Inspektorat Kabupaten OKU.
Sebagai tindak lanjut, Kejari OKU telah menahan YN dan AA di Rutan Baturaja mulai 6 hingga 25 Oktober 2025 untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut.
“Perbuatan para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001,” tegas Vanny.
Kasus ini menambah daftar panjang penyalahgunaan dana hibah daerah di Sumatera Selatan.
Kejaksaan berharap, penetapan tersangka ini menjadi peringatan tegas bagi pengelola dana publik agar bekerja secara transparan dan akuntabel. (*/red)
