Empat Lawang Matangkan Rencana Mall Pelayanan Publik

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terus mematangkan rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Empat Lawang di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP, Senin (15/6/2026).

Forum tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, pelaku usaha, perwakilan media, hingga organisasi masyarakat.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas pelayanan terpadu yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Wow! Muara Enim Bakal Punya Taman Ikonik dan Mall Baru di 2026

Kepala DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang, Aurigo, mengatakan MPP merupakan kebutuhan penting untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

Menurutnya, MPP akan mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi, mulai dari layanan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, BUMD hingga sektor swasta.

“MPP dibentuk untuk mempermudah masyarakat mengurus berbagai dokumen dan perizinan secara lebih cepat, mudah, nyaman dan transparan,” ujar Aurigo dalam forum tersebut.

Dengan konsep pelayanan terpadu satu atap, masyarakat nantinya tidak perlu lagi mendatangi berbagai kantor berbeda untuk mengurus dokumen administrasi maupun perizinan.

BACA JUGA: Modus Hipnotis di Mall Bengkulu Terbongkar! Dua Mahasiswi Jadi Korban, Pelaku Ditangkap dalam Operasi Dramatis

Selain memangkas waktu pelayanan, kehadiran MPP juga diharapkan dapat meningkatkan kepastian prosedur bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Aurigo menjelaskan, pembangunan MPP juga diyakini mampu mendorong iklim investasi daerah melalui sistem pelayanan perizinan yang lebih terintegrasi dan efisien.

Karena itu, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rencana pembangunan tersebut.