EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Enam daerah irigasi (DI) di Kabupaten Empat Lawang akan direhabilitasi melalui program Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun anggaran 2026.
Total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan tersebut mencapai Rp42 miliar.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi jaringan irigasi, memperlancar distribusi air, serta mendukung produktivitas pertanian masyarakat.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Empat Lawang, Wisnu Wardana, menjelaskan enam daerah irigasi tersebut tersebar di tiga kecamatan.
BACA JUGA: Petani Keluhkan Irigasi Rusak, Minta Segera Direhabilitasi
Adapun lokasi yang akan direhabilitasi meliputi DI Sungai Saling di Desa Tanjung Ning Jaya, Kecamatan Saling; DI Seguring di Kecamatan Tebing Tinggi; serta DI Kelapaian dan DI Air Kebahang di Kecamatan Pendopo.
Selanjutnya, DI Rena Ubar dan DI Betung Besak berada di Kecamatan Ulu Musi.
Enam lokasi tersebut menjadi bagian dari program penanganan infrastruktur irigasi yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian PU.
Wisnu menjelaskan, penanganan jaringan irigasi dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pekerjaan tahun 2026 difokuskan pada pemulihan jaringan primer.
BACA JUGA: Enam Proyek Irigasi Dibangun di Empat Lawang, Lampar Baru Salah Satunya
Sementara tahap berikutnya pada tahun 2027 direncanakan menyasar jaringan tersier di lokasi yang sama.
Menurutnya, usulan penanganan tahap kedua juga telah melalui proses verifikasi.
Pekerjaan lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi jaringan irigasi sehingga distribusi air bisa menjangkau lahan pertanian secara lebih optimal.
Program tersebut dilaksanakan melalui Kementerian PU dan balai teknis terkait.
BACA JUGA: OTT Irigasi Kepahiang Menggelinding, Lima Terdakwa Pilih Bungkam
Pelaksanaan pekerjaan di lapangan mengikuti mekanisme serta ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Wisnu menyebut, dukungan program pusat menjadi peluang bagi Empat Lawang untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pertanian, mengingat kemampuan anggaran daerah masih terbatas.
