Menurutnya, saat ini laporan pertanggungjawaban lebih menitikberatkan pada hasil audit BPK sehingga ruang pembahasan di DPRD menjadi berbeda dibandingkan sebelumnya.
Meski demikian, usulan tersebut disampaikan sebagai masukan untuk dikaji lebih lanjut dan tidak mengubah sikap Fraksi Golkar yang tetap menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya melalui pansus DPRD. (red)
