Untuk mengantisipasi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan memperkuat strategi 4K — keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah nyata dilakukan melalui operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dan kerja sama dengan Perum Bulog dalam pendistribusian beras SPHP.
BACA JUGA: Kapolsek Ulu Musi Hadiri Launching SPPG Lestari, Dorong Kemandirian Ekonomi Warga
Pemerintah juga menyalurkan bahan pokok terjangkau lewat Toko KePo, RPK, dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya.
TPID rutin melakukan sidak ke pasar dan distributor, termasuk di Pasar Induk Jakabaring pada 31 Oktober 2025, guna memastikan harga sesuai HET dan stok aman.
Dari sisi ketahanan pangan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 terus digalakkan lewat tiga program: GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala), GSMP Goes to Panti Sosial, dan GSMP Goes to Office.
Program ini telah menjangkau lebih dari 1.000 rumah tangga dan 68 kelompok wanita tani (KWT) di seluruh provinsi.
Bank Indonesia bersama TPID juga menyalurkan bantuan bibit, benih, serta sarana budidaya cabai dan bawang merah.
Pelatihan, capacity building, hingga penghargaan bagi peserta terbaik turut digelar untuk menjaga semangat kemandirian pangan.
BACA JUGA: Empat Lawang Ambil Bagian Matangkan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025
Dari sisi distribusi, TPID Sumsel memperkuat kerja sama antar daerah melalui penandatanganan MoU dan PKS KAD pada 22 Oktober 2025 dengan sejumlah daerah di Sumatera Barat.
Sebagai hasil konkret, 14 ton bawang merah dikirim dari Kabupaten Solok ke Palembang untuk menstabilkan pasokan dan harga.
Seluruh upaya tersebut ditopang oleh komunikasi publik yang masif, lewat forum koordinasi, rapat, dan publikasi informasi agar masyarakat memahami kebijakan pengendalian inflasi.
Ke depan, Bank Indonesia Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan.
Program strategis seperti GNPIP dan GSMP akan terus dioptimalkan guna memperkuat fondasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*/rls)
