HDA Ungkap Infrastruktur Masih Jadi Keluhan Utama Warga

oleh -4 Dilihat
oleh
Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Golkar, H David Hardianto Aljufri (HDA). Foto: doc. LINTANGPOS.com

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) 7 Sumatera Selatan (Sumsel), meliputi Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam dan Kabupaten Empat Lawang.

Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumsel, H. David Hardianto Aljufri (HDA), saat menjalani reses masa sidang VII tahun 2026 di Kabupaten Empat Lawang, Sabtu (21/11/2026).

David menyebut, kerusakan infrastruktur menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat selama dirinya turun langsung menemui konstituen.

Namun, sebagian besar infrastruktur yang dikeluhkan tersebut berada di luar kewenangan pemerintah provinsi, seperti jalan usaha tani, jalan desa dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya.

BACA JUGA: David Aljufri Dorong Kaderisasi Jelang Musda Golkar Empat Lawang

“Seperti jalan tani, jalan desa, dan infrastruktur lain yang di luar kewenangan provinsi,” ungkap HDA saat dibincangi wartawan di Tebing Tinggi.

Ia memahami, kondisi fiskal pemerintah kabupaten/kota yang saat ini cukup terbatas membuat upaya perbaikan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri.

Meski demikian, David menegaskan tidak akan mengabaikan aspirasi tersebut. Ia berkomitmen meneruskan berbagai keluhan masyarakat kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

“Ya, tetap akan kita sampaikan, karena ini aspirasi masyarakat,” tegasnya.

BACA JUGA: Ayub David Kembali Direkomendasikan Jadi Plt Sekwan Kepahiang

Selain menyerap aspirasi pembangunan, dalam kegiatan reses yang dipusatkan di halaman Sekretariat DPD II Partai Golkar Empat Lawang tersebut, HDA juga menyosialisasikan Program Berobat dengan KTP (Program Berkat).

Program pelayanan kesehatan Pemerintah Provinsi Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru itu diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan.

David menjelaskan, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui program tersebut tanpa harus bergantung pada kepesertaan BPJS Kesehatan.

No More Posts Available.

No more pages to load.