“Halo Sobat Taspen, saat ini Taspen belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah terkait kenaikan dan rapelan gaji pensiun,” tulis Taspen pada Sabtu (1/11/2025).
Taspen menyebut, skema dan perhitungan gaji pensiun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, sebab hingga kini belum ada regulasi baru yang diterbitkan.
BACA JUGA: Pemkot Prabumulih Jamin Gaji Ratusan PHL Cair November! Pelantikan PPPK Tunggu Pergeseran Anggaran
Pihaknya juga mengimbau ASN aktif maupun pensiunan untuk berhati-hati terhadap informasi menyesatkan.
“Banyak berita di luar sana tentang kenaikan gaji pensiun 2025 yang sering kali clickbait dan menggiring opini. Sampai saat ini belum ada aturan resmi tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2025,” tulis Taspen, Jumat (31/10/2025) lalu.
Taspen menambahkan, penyesuaian terakhir gaji dan pensiun dilakukan pada 2024. Kenaikan sebesar 12 persen bagi pensiunan PNS serta janda atau duda mereka telah diberlakukan melalui PP Nomor 8 Tahun 2024 dan dibayarkan sejak Januari 2024.
Berikut kisaran gaji pensiunan PNS berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2024:
- Golongan I: Rp1.748.100 – Rp2.256.700
- Golongan II: Rp1.748.100 – Rp3.208.800
- Golongan III: Rp1.748.100 – Rp4.029.600
- Golongan IV: Rp1.748.100 – Rp4.957.100
Rencana penerapan single salary system sendiri disebut masih sebatas wacana dan belum memiliki payung hukum.
BACA JUGA: Bupati Muba Lantik Pejabat Eselon II dan Fungsional, Dorong ASN Kuat dan Kompetitif
Sistem ini dikabarkan akan menggantikan skema gaji dan tunjangan yang selama ini masih terpisah, dengan tujuan menyederhanakan struktur penggajian ASN dan meningkatkan kesejahteraan bagi golongan rendah.
Taspen menutup keterangannya dengan ajakan untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi.
“Ayo kita tetap waspada dan pastikan informasi kamu dari sumber resmi Taspen. Hempas berita hoaks dengan #TahanPastikanLaporkan,” tegas Taspen.
Dengan demikian, hingga kini belum ada keputusan baru soal kenaikan gaji pensiunan ASN tahun 2025.
Para pensiunan diimbau menunggu pengumuman resmi pemerintah dan tidak terjebak oleh kabar menyesatkan di media sosial. (*/red)
