Pansus DPRD Provinsi Bengkulu meminta pengelolaan belanja operasional dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Pengeluaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
DPRD menilai penggunaan anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Catatan Pansus tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap pengelolaan belanja barang dan jasa pada OPD, khususnya agar kewajiban anggaran tidak terus menambah tekanan terhadap kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. (*/drl)
Page: 1 2
Artikel ilmiah Deah Monica mengulas implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap permukiman di sekitar…
Kebakaran lahan terjadi di Tebing Alay, Empat Lawang. BPBD mengerahkan enam personel untuk memadamkan api…
Delapan pekerja proyek Sekolah Rakyat Empat Lawang dipulangkan setelah mengadukan upah. Pihak Waskita membantah ada…
Petani mengeluhkan irigasi rusak yang membuat air tak sampai ke hilir selama bertahun-tahun dan meminta…
Proyek Sekolah Rakyat Empat Lawang senilai sekitar Rp300 miliar disorot setelah sejumlah pekerja mengeluhkan pembayaran…
Bupati Empat Lawang mengecek Sekolah Rakyat dan memastikan persiapan MPLS 7 September 2026 mencapai 90…