Hutang Operasional PUPR Bengkulu Tembus Rp7,8 Miliar

Pansus DPRD Provinsi Bengkulu meminta pengelolaan belanja operasional dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Pengeluaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

DPRD menilai penggunaan anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Catatan Pansus tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap pengelolaan belanja barang dan jasa pada OPD, khususnya agar kewajiban anggaran tidak terus menambah tekanan terhadap kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. (*/drl)