Permohonan justice collaborator (JC) yang diajukannya kandas di tangan majelis hakim.
Hakim menilai peran Nopriansyah terlalu signifikan karena ikut menerima dan mengelola aliran uang proyek pokir.
Pengajuan JC dinilai hanya untuk meringankan hukuman, bukan membongkar keterlibatan pihak lain.
Sementara itu, tiga mantan anggota DPRD OKU—Umi Hartati, Ferlan, dan Fachrudin—masing-masing divonis 4 tahun 10 bulan penjara.
Awal Mula Kasus: Fee Menjelang Lebaran
Kasus ini bermula saat ketiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek kepada Nopriansyah menjelang Lebaran 2025.
Fee tersebut berasal dari sembilan proyek pokir.
Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima Rp2,2 miliar dari seorang pengusaha dan Rp1,5 miliar dari pihak lain.
Dua hari berselang, KPK melakukan operasi tangkap tangan, mengamankan uang Rp2,6 miliar serta satu unit mobil Fortuner.
Kini, dengan putusan inkrah di tangan, KPK menegaskan komitmennya untuk terus menelusuri aliran uang dan membongkar siapa pun yang bermain di balik praktik korupsi proyek pokir DPRD OKU.
BACA JUGA: Progres Tol Palembang-Betung 70,75 Persen, Siap Fungsional Lebaran 2026
Tamat di pengadilan, tapi belum tentu selesai dalam penyidikan. (*/red)
