Dengan begitu, petani dapat lebih mudah mengakses informasi, berkonsultasi terkait masalah pertanian, hingga mendapatkan pendampingan teknis secara langsung.
“Kita ingin komunikasi antara petani dan penyuluh berjalan dua arah. Petani jangan sampai merasa ditinggalkan, apalagi sampai takut untuk bertanya atau menyampaikan keluhan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Taufik juga meminta PPL yang bersangkutan untuk secara terbuka meminta maaf kepada petani yang merasa dirugikan.
Ia menekankan bahwa permintaan maaf tersebut harus diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kehadiran di lapangan.
“Kita minta PPL bersangkutan meminta maaf dan berjanji kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Setelah itu, maksimalkan kinerja di lapangan dengan pendekatan yang lebih humanis,” jelasnya.
BACA JUGA: Harga Sawit Terus Naik, Petani Kok Masih Mengeluh!
Meski saat ini status penyuluh pertanian berada di bawah naungan Kementerian Pertanian, Taufik menegaskan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang tetap memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan petani hingga ke tingkat pusat.
Ia memastikan, setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius.
Ia juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan untuk lebih proaktif.
Apabila terdapat petani di wilayahnya yang belum tersentuh penyuluhan, aparat desa diminta segera melaporkannya ke Dinas Pertanian.
“Kita tidak ingin ada petani yang merasa berjalan sendiri. Penyuluhan itu kunci keberhasilan pertanian. Kalau komunikasinya terputus, dampaknya bisa fatal seperti gagal panen,” pungkas Taufik.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi momentum perbaikan sistem penyuluhan pertanian di Kabupaten Kepahiang, sekaligus mengembalikan kepercayaan petani terhadap peran penyuluh sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang justru menimbulkan ketakutan. (*/red)
