Ringkasan Berita:
Kepala Dinas Pertanian Kepahiang, Ir. Taufik, menegaskan tidak boleh ada lagi intimidasi PPL terhadap petani. Semua petani, termasuk perorangan, wajib mendapat penyuluhan agar kegagalan panen tidak terulang.
KEPAHIANG, LINTANGPOS.com – Dugaan intimidasi terhadap petani oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Kepahiang menjadi sorotan serius Dinas Pertanian setempat.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang, Ir. Taufik, angkat bicara dan menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang kembali di masa mendatang.
Ia menilai, penyuluhan pertanian merupakan hak seluruh petani tanpa terkecuali.
Kasus ini mencuat setelah seorang petani berani menyuarakan keluhannya ke publik.
Petani tersebut mengaku tidak pernah mendapatkan penyuluhan pertanian, khususnya dalam budidaya tanaman jahe yang berujung pada kegagalan panen.
Namun ironisnya, setelah keluhan itu muncul, justru sejumlah PPL mendatangi petani tersebut, yang kemudian dinilai sebagai bentuk intimidasi.
BACA JUGA: Bupati Kepahiang Jemput Dukungan Pusat untuk Petani Kopi
Menanggapi hal tersebut, Taufik memastikan pihaknya tidak tinggal diam.
Ia langsung memanggil Kepala Tim Kerja (Katimker), Koordinator Penyuluh (Korlu), serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PUPT).
Pemanggilan itu dilakukan sebagai bentuk evaluasi sekaligus peringatan agar seluruh jajaran penyuluh benar-benar menjalankan tugas secara profesional.
“Tugas dan fungsi PPL itu jelas, yakni memberikan penyuluhan kepada seluruh petani. Bukan hanya mereka yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan), tetapi juga petani perorangan,” tegas Taufik.
Menurutnya, pola penyuluhan yang hanya terfokus pada kelompok tani berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi di lapangan.
Banyak petani mandiri yang akhirnya tidak tersentuh pembinaan, padahal mereka juga menjadi bagian penting dalam ketahanan pangan daerah.
BACA JUGA: Jahe Kepahiang Terserang Penyakit, Petani Panen Dini dan Rugi Besar!
Sebagai langkah konkret, Taufik meminta agar ke depan seluruh PPL memberikan nomor handphone mereka kepada para petani di wilayah binaan masing-masing.
Dengan begitu, petani dapat lebih mudah mengakses informasi, berkonsultasi terkait masalah pertanian, hingga mendapatkan pendampingan teknis secara langsung.
“Kita ingin komunikasi antara petani dan penyuluh berjalan dua arah. Petani jangan sampai merasa ditinggalkan, apalagi sampai takut untuk bertanya atau menyampaikan keluhan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Taufik juga meminta PPL yang bersangkutan untuk secara terbuka meminta maaf kepada petani yang merasa dirugikan.
Ia menekankan bahwa permintaan maaf tersebut harus diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kehadiran di lapangan.
“Kita minta PPL bersangkutan meminta maaf dan berjanji kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Setelah itu, maksimalkan kinerja di lapangan dengan pendekatan yang lebih humanis,” jelasnya.
BACA JUGA: Harga Sawit Terus Naik, Petani Kok Masih Mengeluh!
Meski saat ini status penyuluh pertanian berada di bawah naungan Kementerian Pertanian, Taufik menegaskan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang tetap memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan petani hingga ke tingkat pusat.
Ia memastikan, setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius.
Ia juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan untuk lebih proaktif.
Apabila terdapat petani di wilayahnya yang belum tersentuh penyuluhan, aparat desa diminta segera melaporkannya ke Dinas Pertanian.
“Kita tidak ingin ada petani yang merasa berjalan sendiri. Penyuluhan itu kunci keberhasilan pertanian. Kalau komunikasinya terputus, dampaknya bisa fatal seperti gagal panen,” pungkas Taufik.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi momentum perbaikan sistem penyuluhan pertanian di Kabupaten Kepahiang, sekaligus mengembalikan kepercayaan petani terhadap peran penyuluh sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang justru menimbulkan ketakutan. (*/red)
