Ia juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak memaksakan program yang belum memiliki dasar perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas.
Joncik menegaskan pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan. Menurutnya, perubahan pola pengelolaan anggaran menuntut eksekutif dan legislatif untuk semakin berhati-hati.
“Kalau ada, ada. Kalau tidak, tidak ada,” tegasnya.
Ia berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat bersama-sama menghadapi tekanan fiskal yang terjadi. Menurut Joncik, kondisi tersebut merupakan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diselesaikan melalui kebijakan anggaran yang realistis.
Dalam kesempatan itu, Joncik juga meminta seluruh pihak tidak putus asa menghadapi kondisi keuangan daerah. Ia menilai persoalan fiskal harus dihadapi dengan perencanaan dan pengendalian anggaran yang lebih ketat.
Penyampaian tersebut menjadi bagian dari pembahasan awal DPRD Empat Lawang terhadap Rancangan KUPA-PPAS Perubahan 2026 dan Rancangan KUA-PPAS 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif. (*/red)
