Lonjakan kasus korupsi Kades di Indonesia disorot. Pajak desa tak disetor dan lemahnya pengawasan jadi faktor utama meningkatnya penyalahgunaan anggaran. (*/Ils)
° Kasus korupsi Kades melonjak tajam: 184 kasus (2023), 275 kasus (2024), dan 489 kasus hanya dalam Januari–Juni 2025.
° Banyak terkait penyalahgunaan anggaran serta pajak desa yang tak disetor.
° Inspektorat Musi Rawas menilai lemahnya pemahaman, integritas, dan pengawasan jadi pemicu utama.
MUSI RAWAS, LINTANGPOS.com – Jumlah kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa di Indonesia terus melonjak drastis dalam tiga tahun terakhir.
Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan: dari 184 kasus pada 2023, menjadi 275 kasus pada 2024, dan meroket hingga 489 kasus hanya dalam enam bulan pertama 2025.
Mayoritas kasus tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran desa, baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif.
Tren ini memunculkan keprihatinan karena menunjukkan makin rapuhnya integritas dalam pengelolaan dana desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Musi Rawas, Heriansyah, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa hampir setiap audit yang dilakukan pihaknya menemukan persoalan yang sama: kewajiban perpajakan desa yang tidak dipenuhi.
“Setiap kami melakukan audit, pasti ada temuan. Minimal pajak. Satu desa ada temuan Rp5 juta sampai Rp10 juta. Kalau dikali banyak desa, besar juga jumlahnya,” ujar Heriansyah.
BACA JUGA: Bupati Lahat Pecat Kades Suka Makmur Gara-Gara Narkoba!
Ia menegaskan, temuan yang dimaksud bukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melainkan pajak yang seharusnya dipotong dan disetor dari kegiatan desa seperti PPN, PPh, hingga pajak galian C.
Dalam banyak kasus, setoran tersebut tidak dilakukan.
“Pajak seperti PPN, PPh, itu kan tinggal dipotong dari kegiatan lalu disetorkan. Tapi ternyata tidak dibayar. Bisa jadi karena tidak tahu menghitung, atau memang ada unsur kesengajaan,” tambahnya.
Selain masalah integritas, lemahnya pemahaman aparatur desa mengenai perpajakan dan pengelolaan keuangan juga menjadi persoalan krusial.
Heriansyah menyebutkan bahwa program pembinaan dan pengawasan melalui Irban Desa sebenarnya sudah berjalan lewat Program Pengawasan Tahunan (PKPD).
Page: 1 2
BNNK Empat Lawang menggelar Bimtek Life Skill di Desa Batu Jungul untuk memberdayakan warga kawasan…
Wabup Empat Lawang Arifa’i menyebut peluang penerimaan CPNS 2027 masih akan dikoordinasikan dengan BKPSDM. Pemkab…
Wakil Bupati Arifa'i menyampaikan jawaban eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Empat Lawang sekaligus membahas pembentukan…
Adi Candra resmi dilantik sebagai Ketua PWI Kabupaten Empat Lawang periode 2026-2029. Bupati Joncik Muhammad…
Rehabilitasi SD Negeri 8 Muara Pinang resmi dimulai. Kepala sekolah Kasumawati berharap pekerjaan berjalan lancar…
Rehabilitasi SD Negeri 6 Pendopo resmi dimulai. Reti Depna berharap pekerjaan berjalan lancar dan sesuai…