Kejati Sumsel Dukung Penguatan Tata Kelola BPD untuk Cegah Korupsi

Palembang, LintangPos.com – Sebuah langkah penting dalam memperkuat transparansi dan integritas tata kelola perbankan daerah kembali digulirkan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola yang berfokus pada agenda “Penguatan Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD)”.

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI ini berlangsung di Hotel Aryaduta Palembang pada Senin (8/9/2025).

Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa Wakil Kepala Kejati Sumsel, Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H., menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap BPD.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Keikutsertaan Kejati Sumsel dalam kegiatan ini merupakan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa tata kelola BPD berjalan dengan sehat, transparan, dan penuh integritas,” ujarnya.

Wakajati menegaskan, Bank Pembangunan Daerah memegang peranan vital sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah.

Dengan posisi strategis itu, BPD dituntut untuk menerapkan prinsip good governance secara konsisten agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

BACA JUGA: Tegur Remaja Main Layangan, Ayah dan Anak Jadi Korban Pengeroyokan

BACA JUGA: Wabup Muratara Lantik 12 ASN, Tegaskan Jabatan Adalah Amanah

Ia juga menekankan bahwa kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola bukan sekadar forum formal, melainkan wadah strategis.

Forum ini memberikan dukungan, asistensi, dan pendampingan agar tata kelola yang baik benar-benar diterapkan di seluruh BPD.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini. Forum ini dapat menjadi ruang kolaborasi, sinergi, sekaligus pertukaran gagasan. Harapannya, hasil positif dari kegiatan ini bisa direplikasi di daerah lain di Indonesia,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, perwakilan Kejati se-wilayah Sumatera Selatan, serta unsur pemerintah daerah dari Provinsi Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.