Ringkasan Berita:
° Kementerian PU RI membangun Sekolah Rakyat tahap dua di Empat Lawang, OKI, dan Ogan Ilir, Sumsel.° Proyek ini mencakup SD hingga SMA dan ditargetkan selesai 2026/2027.
° Berbeda dari tahap pertama, pembangunan kini di lahan baru milik pemda untuk memperluas akses pendidikan di daerah.
Palembang, LintangPos.com — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan di daerah dengan melanjutkan program pembangunan Sekolah Rakyat tahap dua di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Pembangunan kali ini difokuskan di Kabupaten Empat Lawang, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Ogan Ilir, dengan target penyelesaian pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Program ini mencakup pembangunan fasilitas pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Sumsel, Ayu Juwita, menjelaskan bahwa pembangunan tahap dua akan dimulai pada tahun ini.
“Untuk tahap dua, pembangunan dilakukan di tiga lokasi, masing-masing di Empat Lawang, OKI, dan Ogan Ilir. Sekolah ini akan menampung siswa dari SD sampai SMA,” ujar Ayu Juwita di Palembang, Jumat (31/10/2025).
Berbeda dengan pembangunan tahap pertama yang masih memanfaatkan bangunan eksisting milik Kementerian Sosial (Kemensos) atau Dinas Sosial (Dinsos), tahap kedua akan dibangun di atas lahan baru milik pemerintah daerah yang telah disiapkan.
BACA JUGA: Sekolah Rakyat di Empat Lawang Bakal Dibangun dengan Nilai Rp100 Miliar
“Kalau tahap pertama masih rintisan, memanfaatkan bangunan eksisting milik Kemensos atau Dinsos. Tapi tahap dua ini dibangun di lahan baru yang disediakan pemda,” jelas Ayu.
Setiap Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung sekitar 50 siswa per angkatan, dengan dua rombongan belajar di setiap jenjang pendidikan.
Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.
Ayu juga mendorong seluruh pemerintah daerah di Sumsel agar segera menyiapkan lahan yang memenuhi ketentuan, demi mempercepat pemerataan pendidikan.
“Idealnya, setiap kabupaten atau kota memiliki Sekolah Rakyat. Tapi itu tergantung kesiapan pemda dalam penyediaan lahan minimal enam hektare, dengan status hak pakai milik sendiri dan clean and clear,” terangnya.
Dengan berjalannya tahap dua pembangunan ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata untuk mempersempit kesenjangan pendidikan dan memperkuat sumber daya manusia di Sumatera Selatan. (*/red)
