Komisi VIII DPR RI Kunjungi Sumsel, Bahas Kemiskinan hingga Ekosistem Halal

Palembang, LintangPos.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, Jumat (3/10/2025).

Pertemuan ini membahas fungsi pengawasan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebencanaan, serta ekosistem halal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, memaparkan sejumlah program prioritas Pemprov Sumsel, khususnya terkait penurunan inflasi dan kemiskinan.

Ia menegaskan bahwa persoalan kemiskinan dan kebencanaan harus ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan oleh semua sektor terkait.

“Permasalahan seperti kemiskinan dan kebencanaan harus ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan oleh semua sektor terkait,” ujar Sekda.

Edward juga memaparkan capaian positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

BACA JUGA: Pemprov Sumsel Gerak Cepat Bantu Korban Kebakaran Hanguskan 11 Rumah di Palembang

Berdasarkan rilis BPS per 25 Juli 2025, persentase penduduk miskin di Sumsel pada Maret 2025 tercatat sebesar 10,15 persen, turun 0,36 poin dari September 2024.

Jumlah penduduk miskin berkurang 29,2 ribu orang menjadi 919,60 ribu jiwa.

Selain capaian penurunan angka kemiskinan, Pemprov Sumsel juga menyoroti penanganan bencana banjir yang melanda beberapa kabupaten.

Pemerintah bergerak cepat dengan melakukan evakuasi, penyaluran bantuan logistik, hingga pendirian dapur umum bagi korban terdampak.

“Kami berharap kepada Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI agar dapat memberikan dukungan serta partisipasi aktif sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” jelas Edward, seraya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Ansyori Siregar, mengapresiasi sambutan dan penjelasan yang diberikan Pemprov Sumsel.

BACA JUGA: Kementerian Keuangan Usulkan Kenaikan Pajak Judi 5 Persen, PPh Bandar 25 Persen 

Menurutnya, kunjungan ini menjadi bagian penting dari fungsi legislasi dalam mengawasi pelaksanaan program di daerah.