Seluruh hasil kunjungan ini akan dirumuskan secara komprehensif dan diteruskan kepada Pimpinan DPR RI.
Rekomendasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti secara lintas sektoral melalui kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta kementerian teknis lainnya.
“Tujuan kami adalah mendapatkan solusi permanen, bukan solusi sementara. Penyelesaian konflik agraria harus memberi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak,” tegas Ahmad Heryawan.
Harapan Baru bagi Masyarakat
Bagi masyarakat Empat Lawang dan OKU Timur, kunjungan BAM DPR RI ini membawa harapan baru setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian.
BACA JUGA: Kasus Kades Terjerat Korupsi Makin Banyak! Pajak Desa Tak Disetor Jadi Lahan Basah Baru
Sengketa lahan yang berlarut-larut tidak hanya menghambat pembangunan daerah, tetapi juga memicu keresahan sosial.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI, diharapkan konflik agraria di Sumatera Selatan dapat segera menemukan titik terang.
Penyelesaian yang adil dan transparan diyakini menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas dalam agenda kebijakan nasional, terutama dalam isu krusial seperti konflik agraria yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. (*/red)
