MUSI RAWAS, LINTANGPOS.com – Wibawa dan disiplin internal PDI Perjuangan di Kabupaten Musi Rawas tengah menghadapi ujian serius.
Sorotan mengarah pada salah satu kader partai politik tersebut yang juga anggota DPRD Musi Rawas dari Fraksi PDI Perjuangan, Novriansyah.
Ia dikabarkan terancam sanksi berat hingga pemecatan menyusul dugaan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Partai.
Isu ini bukan sekadar persoalan administratif.
Sejumlah kader internal menilai dugaan tersebut menyentuh aspek paling fundamental dalam organisasi partai, yakni loyalitas ideologis dan kepatuhan terhadap garis komando.
Dalam kultur politik PDI Perjuangan, disiplin dan soliditas kader merupakan fondasi utama yang selama ini dijaga ketat sebagai bagian dari identitas partai.
BACA JUGA: HUT ke-79 Megawati, PDIP Empat Lawang Kirim Pesan Kuat
Polemik mencuat setelah diketahui bahwa ayah kandung Novriansyah, Tamrin Hasan, menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Musi Rawas.
Di sisi lain, Novriansyah tercatat sebagai pengurus aktif DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Rawas sekaligus anggota legislatif dari fraksi partai berlambang banteng tersebut.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip loyalitas tunggal kader.
Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan Otonomi Daerah, Kebijakan Publik, Reformasi Birokrasi dan Reformasi Sistem Hukum Nasional PDI Perjuangan, Al Imron, menegaskan bahwa aturan internal partai telah mengatur secara jelas mengenai garis perjuangan politik dalam lingkup keluarga kader.
Dalam Peraturan Partai Nomor 25A disebutkan bahwa anggota keluarga kader diwajibkan berada dalam satu garis perjuangan politik.
Ketentuan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk menjaga militansi, kesetiaan, dan integritas kader di semua tingkatan struktur partai.
Prinsip tersebut dirancang untuk mencegah konflik kepentingan, dualisme loyalitas, hingga potensi pergeseran ideologi yang dapat melemahkan soliditas organisasi.
“Jika dugaan pelanggaran ini terbukti, sanksi yang menanti bukan perkara ringan. Mulai dari pencabutan keanggotaan partai hingga Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Musi Rawas dapat dijatuhkan,” tegas Al Imron.
Ancaman PAW menjadi konsekuensi paling serius dalam konteks jabatan publik.
Sebagai anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, posisi Novriansyah merupakan representasi politik partai di lembaga legislatif daerah.
Apabila keanggotaan partai dicabut, maka mekanisme pergantian antar waktu dapat ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan dan tata tertib partai.
Sejumlah kader internal bahkan menyuarakan kekhawatiran lebih jauh.
BACA JUGA: Sah! Devi Suhartoni Nahkodai PDIP Sumsel 2025–2030, Ini Strategi Besar di Balik Rombakan Struktur
Mereka menilai adanya potensi perpindahan haluan politik ke PSI pada akhir masa jabatan sebagai risiko yang harus diantisipasi sejak dini.
Jika tidak ditindak tegas, kondisi ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk yang melemahkan disiplin partai dan membuka ruang pragmatisme politik.
Bagi PDI Perjuangan, persoalan loyalitas bukan sekadar isu personal, melainkan menyangkut marwah organisasi.
Partai yang dikenal dengan struktur komando kuat dan disiplin kader yang ketat ini menempatkan kesetiaan pada garis perjuangan sebagai prinsip utama.
Setiap kader, terlebih yang menduduki jabatan publik, dituntut untuk menjaga konsistensi sikap politik sejalan dengan keputusan partai.
Di tengah dinamika politik lokal Musi Rawas, kasus ini menjadi ujian bagi kepemimpinan dan mekanisme penegakan aturan internal partai.
BACA JUGA: Kursi Wakil Ketua DPRD Empat Lawang Jadi Rebutan Kader PDIP, Lobi ke Pusat Kian Panas
Penanganan yang transparan dan tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan kader serta konstituen.
“Penegakan disiplin adalah harga mati. Jangan sampai aturan partai hanya jadi formalitas,” pungkas Al Imron.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah resmi partai dalam menyikapi dugaan pelanggaran tersebut.
Apakah akan berujung pada sanksi administratif, pencabutan keanggotaan, atau bahkan PAW, seluruhnya bergantung pada hasil klarifikasi dan mekanisme internal partai.
Yang jelas, dinamika ini menjadi cermin bahwa disiplin dan loyalitas tetap menjadi isu sentral dalam politik kepartaian di tingkat daerah. (*/red)
