Namun ia menegaskan, apa pun aturan yang akan turun nanti, serikat pekerja akan tetap menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kesejahteraan buruh.
“Kalau tidak pro kesejahteraan, ya kami tolak,” tegasnya.
BACA JUGA: TKD Dipangkas 39 Persen, Herman Deru: Pembangunan Tak Boleh Berhenti!
Dengan tenggat 31 Desember kian dekat, publik—khususnya kalangan pekerja—masih menunggu apakah “kado akhir tahun” berupa UMP baru itu akan membawa kabar baik atau justru memantik perdebatan baru.
Yang jelas, semua mata kini tertuju pada regulasi pusat yang tak kunjung terbit. (*/red)





