Jakarta, LintangPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan soal masalah klasik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyebut faktor utama kebocoran dan inefisiensi belanja anggaran terletak pada mentalitas eksekutif daerah, intervensi legislatif, hingga praktik markup oleh rekanan pengadaan.
“Banyak yang saya tahu bocor. Pengaruhnya macam-macam, mentalitas eksekutifnya, ada intervensi dari DPRD, dan rekanannya mengambil markup besar. Akhirnya, yang sampai ke masyarakat justru berkurang,” ujar Tito, Jumat (19/9/2025).
Fenomena tersebut, lanjutnya, terbukti dari maraknya kasus korupsi yang menyeret pejabat daerah.
“Makanya banyak yang ketangkep, mulai dari DPRD, kepala daerah, staf, hingga rekanan. Semua masuk penjara,” tambahnya.
Tito meminta kepala daerah melakukan introspeksi serta memperketat pengelolaan anggaran agar belanja publik lebih efisien.
BACA JUGA: Bupati Joncik Perjuangkan Dana Transfer Daerah, Lindungi Nasib PPPK
“Daerah harus introspeksi. Banyak belanja yang pemborosan, tidak efektif, dan itu artinya bocor,” tegasnya.
Masalah kebocoran ini juga menjadi alasan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026.
Alokasi TKD tahun depan hanya Rp650 triliun atau turun 24,8% dibanding outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Salah satu program yang dialihkan ke pusat adalah makanan bergizi gratis (MBG).
Tito menilai langkah ini penting untuk memutus rantai kebocoran sekaligus memastikan manfaat program lebih tepat sasaran.
“Makanya porsi TKD menurun dan programnya ditarik ke pusat,” pungkasnya. (*/red)
