KEPAHIANG, LINTANGPOS.com – Suasana di Kantor Desa Meranti Jaya pada Senin, 21 April 2025, terasa berbeda dari biasanya.
Sejumlah perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga perwakilan instansi terkait berkumpul dalam satu forum penting: musyawarah pra pelaksanaan pembangunan Dana Desa tahun anggaran 2025.
Agenda ini sekaligus ditandai dengan prosesi penentuan titik nol pembangunan—sebuah simbol dimulainya rangkaian kegiatan yang diharapkan membawa perubahan nyata bagi desa.
Langkah awal ini menjadi penegas komitmen pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan partisipatif.
Berbagai program yang akan dijalankan bukanlah hasil keputusan sepihak, melainkan buah dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun melalui musyawarah desa.
Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
BACA JUGA: Gotong Royong Warga Desa Seguring Kecil Sambut HUT Empat Lawang
Fokus utama pembangunan tahun ini adalah sektor infrastruktur.
Tiga proyek utama yang akan segera digarap meliputi pembangunan jalan rabat beton, Tembok Penahan Tanah (TPT), serta plat deker.
Infrastruktur ini dinilai krusial untuk menunjang mobilitas warga, memperkuat akses ekonomi, serta mengurangi risiko bencana seperti longsor.
Pejabat sementara Kepala Desa Meranti Jaya dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa hingga warga, untuk turut aktif mengawal dan mendukung pelaksanaan program.
“Kerjasama dan peran aktif semua pihak sangat diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA: Desa Pajar Bakti Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H
Tak hanya pembangunan fisik, pemerintah desa juga tetap memperhatikan aspek sosial melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tahun ini, sebanyak 12 warga ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Kepala desa mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Di sisi lain, perwakilan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik.
Selain infrastruktur, program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi prioritas agar dampak pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.
Kegiatan ini juga dihadiri berbagai pihak lintas sektor, mulai dari perwakilan Ujan Mas, aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, hingga pendamping desa dan tenaga ahli kabupaten.
BACA JUGA: Kades Sebokor Tersandung Dugaan Korupsi Dana Desa
Kehadiran mereka mencerminkan sinergi kuat antar lembaga dalam mengawal penggunaan Dana Desa.
Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi.
Sementara itu, konsultan pengawas bertugas menjaga kualitas pembangunan agar sesuai standar teknis.
Sinergi ini menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa benar-benar memberikan dampak optimal.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan desa, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi yang tak bisa ditawar.
Bagi warga Meranti Jaya, dimulainya pembangunan ini bukan sekadar rutinitas tahunan.
BACA JUGA: Jejak Dana Desa Bandar Agung dalam Sorotan Kejari, Rumah dan Kantor Kades Digeledah
Lebih dari itu, ini adalah harapan baru—tentang jalan yang lebih baik, akses yang lebih mudah, serta kehidupan yang semakin sejahtera.
Dengan dimulainya pembangunan dari titik nol ini, Desa Meranti Jaya menunjukkan bahwa kemajuan tidak datang secara instan.
Ia dibangun dari proses panjang, dari musyawarah, gotong royong, hingga komitmen bersama untuk terus bergerak maju. (*/drl)
