Selain itu, pemerintah juga memperkuat kesadaran para wajib pajak agar berperan aktif dalam membayar pajak tepat waktu.
BACA JUGA: Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Introspeksi Soal Anggaran, Bukan Protes Pemotongan TKD
“Dengan membayar pajak, masyarakat turut membantu mewujudkan Empat Lawang yang lebih maju,” ujar Bupati Joncik.
Bupati juga menekankan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai teladan.
ASN diminta untuk memutasikan kendaraan pribadi—baik roda dua maupun roda empat—ke wilayah Kabupaten Empat Lawang dan membayar pajak secara rutin di daerah setempat.
Langkah strategis berikutnya adalah instruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memastikan pemungutan dan penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta retribusi pemakaian aset daerah berjalan konsisten dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap proses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan kini wajib disertai bukti pelunasan pajak daerah sebagai salah satu syarat tambahan.
Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi kebocoran pendapatan dan memperkuat pengawasan fiskal daerah.
BACA JUGA: TKD Dipangkas 39 Persen, Herman Deru: Pembangunan Tak Boleh Berhenti!
Selain itu, Pemkab Empat Lawang gencar memberikan informasi kepada masyarakat, pengusaha, dan OPD terkait jenis-jenis pajak daerah yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pembayaran dan penetapan tarif.
Sebagai bagian dari pembaruan kebijakan, Bupati Joncik juga mencabut Instruksi Bupati Nomor 252.2 Tahun 2024 tentang optimalisasi peningkatan penerimaan pajak daerah, untuk menyesuaikannya dengan strategi baru yang dinilai lebih efisien dan tepat sasaran.
“Semua kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dan aparatur pemerintah sama-sama memiliki kesadaran bahwa pajak daerah adalah sumber utama pembangunan. Dengan PAD yang kuat, Empat Lawang bisa tumbuh lebih cepat dan mandiri,” terang Bupati Joncik.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang. (*/red)
