Mulai dari kepala juru masak, petugas pemorsian, persiapan makanan, pencuci food tray, pengemudi, kepala lapangan, petugas keamanan, hingga kebersihan, semuanya menjadi bagian tak terpisahkan dari rantai pelayanan gizi.
Mayoritas relawan tersebut merupakan warga lokal di sekitar SPPG, dan sebagian besar adalah perempuan.
Mereka menjadi tulang punggung operasional layanan gizi di daerah, sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.
Rekam Jejak Seleksi PPPK Tahap 1 dan 2
Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga memaparkan perkembangan status kepegawaian di lingkungan BGN.
BACA JUGA: Dinkes Sumsel Ingatkan Makanan MBG Wajib Dikonsumsi di Sekolah, Tak Boleh Dibawa Pulang
Hingga kini, terdapat tiga komponen pegawai di setiap SPPG, salah satunya berasal dari jalur PPPK.
Pada PPPK tahap 1, BGN telah merekrut dan menguji sebanyak 2.080 orang. Mereka resmi diangkat sebagai ASN terhitung sejak 1 Juli 2025.
Tahap ini menjadi fondasi awal penguatan SDM struktural di BGN.
Sementara itu, pada PPPK tahap 2, BGN melakukan seleksi terhadap 32.000 peserta.
Dari jumlah tersebut, 31.250 orang merupakan kepala SPPG yang berasal dari lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Adapun 750 formasi lainnya dibuka untuk umum, yang kemudian diisi oleh 375 akuntan dan 375 tenaga ahli gizi.
BACA JUGA: Dukung Program Prabowo, Pemkot Pagar Alam Bangun Dua SPPG Baru untuk Makanan Bergizi Gratis
Seluruh peserta tahap 2 telah melalui proses seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Saat ini, mereka tengah memasuki tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta pengusulan Nomor Induk PPPK, dan dijadwalkan mulai resmi bertugas sebagai PPPK per 1 Februari 2026.
Peluang Besar bagi Pelamar 2026
Dengan rencana dibukanya seleksi PPPK tahap 3 dan 4, peluang masyarakat untuk bergabung dengan BGN semakin terbuka lebar.
Besarnya jumlah formasi menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius memperkuat program pemenuhan gizi nasional melalui dukungan SDM yang memadai.
Bagi calon pelamar, penting untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini, baik dari sisi kualifikasi pendidikan, kelengkapan administrasi, hingga kesiapan menghadapi seleksi berbasis CAT.
Jika mengacu pada pola seleksi sebelumnya, transparansi dan kompetensi akan tetap menjadi kunci utama.
