KEPAHIANG, LINTANGPOS.com – Suasana Balai Desa Babakan Bogor, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, tampak lebih hidup dari biasanya pada Jumat (17/4/2026).
Sejumlah kursi tersusun rapi, diisi oleh berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan desa.
Hari itu, Pemerintah Desa Babakan Bogor menggelar Musyawarah Pra Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026—sebuah forum penting yang menjadi penentu arah pembangunan desa ke depan.
Kegiatan ini bukan sekadar formalitas tahunan.
Di balik diskusi yang berlangsung, tersimpan harapan besar agar setiap rupiah anggaran desa benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Musyawarah ini dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Camat Kabawetan, serta perwakilan masyarakat dari berbagai lapisan.
BACA JUGA: Musdes Air Selimang: Gedung Serbaguna Baru, Wujud Transparansi Dana Desa
Dalam forum tersebut, berbagai aspek teknis dibahas secara terbuka.
Mulai dari perencanaan anggaran, penentuan lokasi pembangunan, jadwal pelaksanaan, hingga pembagian peran antar pihak.
Semua disusun dengan satu tujuan: memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Desa Babakan Bogor, Giran, menjelaskan bahwa perencanaan tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan desa yang terbatas.
Meski demikian, pemerintah desa tetap berkomitmen menghadirkan program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satu program utama yang disepakati adalah pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sepanjang 37 meter dengan anggaran sebesar Rp37.605.800.
BACA JUGA: 19 Warga Terima BLT! Dua Desa di Muara Pinang Gelar Musdes Maraton Bahas RKPDes 2026
Infrastruktur ini dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama dalam pengelolaan limbah rumah tangga.
“Walaupun anggaran terbatas, kami tetap mengutamakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. SPAL ini diharapkan bisa memberikan dampak langsung bagi lingkungan dan kesehatan warga,” ujar Giran.
Selain pembangunan infrastruktur, sektor ketahanan pangan juga menjadi perhatian serius.
Program ini dirancang untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis ekonomi maupun perubahan iklim.
Tak kalah penting, pemerintah desa juga melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyasar tiga Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan ini diberikan kepada warga dengan kondisi paling rentan, seperti keluarga miskin dengan pendapatan sangat rendah, lansia tunggal, serta individu yang masuk kategori pengangguran rentan.
Penetapan penerima BLT dilakukan melalui proses validasi dan kesepakatan bersama, guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Transparansi dalam penentuan penerima menjadi hal yang ditekankan, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Musyawarah pra pelaksanaan ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Desa Babakan Bogor dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, setiap keputusan yang diambil diharapkan menjadi hasil kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak.
Lebih dari sekadar forum diskusi, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat.
Aspirasi warga didengar, kritik diterima, dan solusi dirumuskan bersama. Sinergi inilah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.
BACA JUGA: Ribuan Desa Siap Gelar Musdesus, Pemerintah Matangkan Skema Koperasi Merah Putih
Di akhir kegiatan, Giran menyampaikan harapannya agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam mengawal pelaksanaan pembangunan.
“Semoga apa yang sudah kita rencanakan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Dengan dimulainya tahapan pra pelaksanaan ini, Desa Babakan Bogor menunjukkan langkah awal yang kuat menuju pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan di tahun 2026. (*/drl)
