Ringkasan Berita:
° Mensos Saifullah Yusuf menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum.
° Seleksi menggunakan data resmi BPS melalui DTSEN, diverifikasi langsung ke rumah calon siswa oleh Kemensos bersama pemerintah daerah demi memastikan program tepat sasaran.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Program Sekolah Rakyat kembali menjadi perhatian publik setelah Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program ini tidak membuka pendaftaran umum seperti kebanyakan bantuan pendidikan lainnya.
Alih-alih meminta masyarakat mendaftar, pemerintah menggunakan mekanisme seleksi berbasis data resmi yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Pernyataan itu disampaikan Mensos saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin.
Ia menegaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat dimulai dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS, sehingga tertutup dari kepentingan pihak tertentu.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Prosesnya dimulai dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS,” ujar Saifullah Yusuf.
Seleksi Dimulai dari Data, Bukan Formulir
BACA JUGA: Pendaftaran Sekolah Rakyat Dibuka Februari, Target 45 Ribu Siswa
Berbeda dengan program bantuan pendidikan pada umumnya, Sekolah Rakyat sepenuhnya bergantung pada akurasi data nasional.
Setelah calon siswa teridentifikasi dari DTSEN, tim pendamping Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pemerintah desa dan kelurahan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa keluarga tersebut benar-benar masuk dalam kategori keluarga paling tidak mampu.
“Verifikasi tersebut untuk memastikan keluarga calon siswa benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga paling tidak mampu,” tegas Mensos.
Persetujuan Kepala Daerah Jadi Tahap Penentu
Setelah dinyatakan layak melalui verifikasi lapangan, data calon siswa tidak langsung ditetapkan.
BACA JUGA: Empat Lawang Kebagian Mega Proyek! Sekolah Rakyat Rp719 Miliar Siap Ubah Masa Depan Anak Sumsel
Data tersebut terlebih dahulu diajukan kepada bupati, wali kota, atau gubernur untuk mendapatkan pengesahan resmi.
Mensos menekankan bahwa Kemensos tidak bekerja sendirian.
Proses seleksi melibatkan banyak pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi menjamin proses berjalan objektif, transparan, dan bebas manipulasi.
“Ini proses yang ketat, tidak bisa sembarangan. Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Menjaga Program Tetap Bersih dan Tepat Sasaran
Dengan sistem berbasis data nasional dan verifikasi lapangan berlapis, pemerintah berharap Sekolah Rakyat mampu menjangkau anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus menutup celah praktik titipan atau kepentingan tertentu.
BACA JUGA: Pendaftaran Sekolah Rakyat Dibuka Februari, Target 45 Ribu Siswa
Program ini menjadi bukti bahwa pendekatan kebijakan sosial kini semakin mengandalkan ketepatan data, pengawasan lintas lembaga, dan transparansi publik sebagai fondasi utama. (*/red)
