Rekaman Pungli Rp30 Juta Gegerkan Disdik OKI, Sekdin Buka Suara

Ringkasan Berita:

° Dugaan pungutan liar Rp30 juta terkait SK Plt Kepala Sekolah di Disdik OKI mencuat usai beredarnya rekaman suara misterius.

° Nama Sekdin Maliki disebut dalam percakapan tersebut.

° Ia membantah keras tuduhan dan menegaskan akan menelusuri serta membawa kasus ini ke ranah hukum.

---

OKI, LINTANGPOS.com – Isu dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendadak menjadi sorotan publik.

Penyebabnya adalah beredarnya sebuah rekaman suara misterius yang menyebut adanya permintaan uang sebesar Rp30 juta untuk penerbitan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah.

Rekaman berdurasi sekitar 2 menit 37 detik itu ramai beredar melalui aplikasi WhatsApp dan langsung mengundang tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Tak hanya soal nominal yang fantastis, publik juga dibuat penasaran dengan identitas dua sosok yang terdengar berbincang dalam rekaman tersebut.

Dalam percakapan itu, seorang pria yang belum diketahui identitasnya mengaku sebagai sahabat Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Disdik OKI, Herianto.

Ia dengan lugas menyebut bahwa uang Rp30 juta diminta langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdin) dan pihak Dinas Pendidikan.

BACA JUGA: Penyaluran Bantuan Pangan 2025 di Empat Lawang Dimulai, 12 Ribu Keluarga Jadi Penerima—Kadis Tegaskan: Tidak Ada Pungli!

“Bukan Kabid yang minta, Sekdinnya langsung. Tiga puluh juta, dua atau tiga hari keluar SK. Yang minta itu Sekdin dan Diknas. Pak Heri tidak minta karena berteman dengan saya,” ujar suara dalam rekaman tersebut.

Pernyataan itu sontak memicu spekulasi liar dan menyeret nama Sekdin Disdik OKI, Maliki.

Menanggapi tudingan tersebut, Maliki angkat bicara dan membantah keras seluruh isi rekaman yang menyebut namanya.

“Tidak ada itu. Entah saya juga bingung kenapa nama saya disebut, atau ada yang mencatut dan mengatasnamakan saya, saya tidak tahu,” tegas Maliki saat dikonfirmasi, Sabtu (17/1/2026).

Maliki menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta atau menerima uang dalam proses penerbitan SK Plt Kepala Sekolah.