Sidang APAR Empat Lawang, Kadis PMD Jadi Saksi

“Pada rapat di Ruang Madani bulan Maret 2023, beliau meminta agar pengadaan APAR dimasukkan ke APBDes seluruh desa melalui Dana Desa,” ungkap Agus Rochmat.

Majelis hakim pun mempertanyakan mengapa anggaran tersebut tidak dicoret saat APBDes diunggah ke aplikasi Siskudes PMD, padahal saksi memiliki kewenangan sebagai pembina kepala desa.

Menjawab pertanyaan itu, Agus Rochmat mengaku tidak berani menolak.

“Saya tidak punya keberanian, takut, karena itu kehendak beliau,” ujarnya.

Sementara itu, saksi Agusman Mulyadi menjelaskan bahwa gagasan pengadaan APAR bermula sejak akhir 2022 saat apel di Kantor Bupati Empat Lawang.

Saat itu, Sekda menyarankan desa meniru daerah lain yang telah memiliki alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi dini.

Beberapa bulan kemudian, kata Agusman, pesan kembali disampaikan agar desa-desa menganggarkan APAR.

Hasilnya, pada 2023 pengadaan APAR tercantum serentak dalam APBDes seluruh desa di Empat Lawang.

Persidangan juga mengungkap adanya surat permintaan validasi pengadaan APAR kepada Dinas PMD.

Namun Agus Rochmat menegaskan surat tersebut ditolak karena bukan kewenangan PMD.

“Surat itu saya arsipkan dan tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.

Usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Amirul Husni, SH, MH, menegaskan bahwa tidak satu pun dari sembilan saksi menyebut adanya peran kliennya dalam perkara tersebut.

“Tidak ada saksi yang menyatakan klien kami terlibat, baik dalam pengarahan maupun aliran dana. Berdasarkan fakta persidangan, klien kami justru korban,” ujarnya.

Ia pun berharap majelis hakim dapat membebaskan Bembi Adisaputra karena tidak terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi APAR Empat Lawang tersebut. (*/red)