Sidang Korupsi Forum Kades Lahat Ungkap Tradisi “Upeti” untuk Oknum APH

Praktik tersebut disebut sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga berakhir dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan 2025.

Saksi lainnya, Ujang Surya, juga menegaskan bahwa besaran “upeti” kepada APH ditentukan berdasarkan kesepakatan internal forum.

“Biasanya diberikan sekitar Rp1,5 juta per APH, tapi yang sekarang belum sempat diserahkan karena dana belum terkumpul semua,” jelas Ujang.

BACA JUGA: PT Antareja Mahada Makmur Garap Tambang Batu Bara Dizamatra Powerindo di Lahat

Lebih lanjut, saksi Pratama menyebut nama seorang oknum Polsek Pulau, Marliansyah, yang diduga menerima uang sebesar Rp5 juta dari hasil iuran forum.

Dana itu disebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan salah satu kepala desa yang berselisih dengan aparat kepolisian dan Koramil setempat.

Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa pungutan dilakukan dengan alasan kegiatan sosial, pembiayaan forum, serta silaturahmi dengan instansi pemerintah.

Namun, praktiknya mengarah pada pungli karena dana dikumpulkan tanpa dasar hukum dan bersifat wajib bagi setiap kepala desa.

Dalam tahap awal, para kades bahkan sudah diminta menyetor Rp3,5 juta secara tunai kepada bendahara forum.

Uang hasil pungutan itu kemudian diamankan penyidik saat OTT berlangsung.

BACA JUGA: ADD di Kabupaten Lahat Berkurang hingga Rp100 Juta, Desa Kaget Hadapi Penyesuaian APBDes 2025

Jaksa menilai, tindakan kedua terdakwa tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencoreng integritas kepala desa sebagai pemimpin di tingkat akar rumput.

Atas perbuatannya, Nahudin dan Jonidi dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau secara alternatif Pasal 11 UU yang sama.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. (*/red)