Categories: Kasus Prabumulih Sumsel

SP3 Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah PMI Prabumulih Dinilai Melemahkan Hukum

Prabumulih, LintangPos.com – Keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menghentikan penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI) Prabumulih terus menuai kritik.

Praktisi hukum Sapriadi Syamsudin, SH., MH menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelemahan hukum dan mencederai upaya pemberantasan korupsi.

“Keputusan penghentian penyidikan akan melemahkan upaya penegakan hukum di mata masyarakat,” tegas Sapriadi kepada wartawan, Kamis (2/9/2025).

Ia menilai SP3 yang dikeluarkan Kejari Prabumulih bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Kejaksaan Agung yang menegaskan ultimatum untuk mengungkap praktik korupsi tanpa pandang bulu.

Menurut Sapriadi, kasus dugaan korupsi dana hibah PMI Prabumulih yang terjadi dalam periode 2015 hingga 2024 jelas menimbulkan kerugian negara.

Oleh sebab itu, ia menyebut keputusan SP3 sangat janggal dan kontroversial.

BACA JUGA: Dua Terdakwa Korupsi Dana Hibah Panwaslu OKI Dituntut 3,5 Tahun Penjara

“Jangankan ada atau tidak ada niat untuk korupsi, uang masuk ke rekening pun bisa dijerat karena objeknya adalah kerugian negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengkritisi alasan Kejari Prabumulih yang menilai tidak adanya unsur mens rea atau niat jahat dalam perkara tersebut.

Menurutnya, hal itu bukan kewenangan penyidik melainkan ranah hakim di pengadilan.

“Mens rea itu hak hakim dalam memeriksa perkara. Sekali lagi, itu hak prerogatif hakim, bukan penyidik,” tegas pembina LBH Ganta Keadilan Sriwijaya itu.

Sapriadi juga membuka ruang bagi masyarakat Prabumulih yang ingin mengajukan praperadilan.

Ia menyatakan siap memberikan advokasi dan pendampingan hukum secara gratis, mengingat adanya demonstrasi warga yang menuntut kejelasan kasus dana hibah tersebut.

BACA JUGA: Kasus Korupsi PMI Palembang, Dua Terdakwa Kompak Ajukan Eksepsi

“Masyarakat boleh menanyakan langsung kepada Kejari karena itu uang rakyat. Kami siap mendampingi praperadilan secara gratis,” katanya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah PMI Prabumulih telah bergulir selama setahun terakhir.

Page: 1 2

Redaksi

Share
Tags: advokasi hukum gratis untuk praperadilan dana hibah PMI Kejari Prabumulih kerugian negara korupsi Prabumulih kritik SP3 pelemahan penegakan hukum pelemahan hukum penghentian penyidikan korupsi Kejari Prabumulih praperadilan korupsi Sapriadi Syamsudin SP3 kasus dugaan korupsi PMI Prabumulih SP3 korupsi

Recent Posts

  • Berita

Sekda Empat Lawang Ajak Santri Kuasai Teknologi Menuju Indonesia Emas

Sekda Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin mengajak santri menguasai teknologi, berinovasi, dan menjaga akhlak demi…

9 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Kapolres Empat Lawang Sambangi Warga Lubuk Kelumpang, Sampaikan Pesan Kamtibmas

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi bersama sejumlah pejabat utama…

1 hari ago
  • Berita

Disdukcapil Empat Lawang Imbau Warga Segera Urus Akta Kematian

Disdukcapil Empat Lawang mengimbau warga segera mengurus akta kematian agar data kependudukan akurat dan persoalan…

1 hari ago
  • Berita

Sekda Empat Lawang Kejar Penyelesaian 5 Dokumen Sekolah Rakyat

Pemkab Empat Lawang mempercepat penyelesaian lima dokumen Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 dan menargetkan pekerjaan fisik…

1 hari ago
  • Berita

Sekda Empat Lawang Temukan Kendala Cetak KTP, Minta Dukungan BPKAD

Sekda Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin menemukan kendala ribbon pencetak KTP-el dan meminta dukungan BPKAD…

1 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Polres Empat Lawang Gelar Donor Darah Sambut HUT ke-75 Humas Polri

Polres Empat Lawang menggelar donor darah serentak dalam rangka HUT ke-75 Humas Polri sebagai bentuk…

2 hari ago