Tak Mau Anak Terlewat, MBG Empat Lawang Tembus Wilayah Pelosok

Ringkasan Berita:

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang memastikan program Makan Bergizi Gratis menjangkau wilayah terpencil. Melalui rapat lintas sektor dan pendataan terintegrasi, calon lokasi dapur SPPG wilayah 3T disiapkan agar hak gizi anak, ibu hamil, dan balita terpenuhi.

---

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar dirasakan hingga ke wilayah paling pelosok.

Tak hanya menyasar kawasan perkotaan, program nasional ini dipastikan menjangkau daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T) di seluruh penjuru Empat Lawang.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi pendataan calon lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah 3T yang digelar beberapa waktu lalu.

Rapat ini menjadi tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan SPPG di daerah terpencil yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) secara virtual.

Rakor tersebut melibatkan lintas sektor strategis. Hadir dalam kegiatan itu antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala DPPKB, seluruh Camat se-Kabupaten Empat Lawang, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koordinator Wilayah SPPG BGN Kabupaten Empat Lawang.

BACA JUGA: Only 72% of South Sumatra MBG Kitchens Meet Hygiene Standards

Kolaborasi ini dinilai krusial agar pendataan berjalan menyeluruh dan tepat sasaran.

Mewakili Bupati Kabupaten Empat Lawang, Asisten II Setda Empat Lawang, Rapani, menegaskan bahwa program MBG merupakan hak dasar setiap anak bangsa.

Negara, kata dia, wajib hadir tanpa memandang batas wilayah.

“Pemerintah harus memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang terlewat dalam mendapatkan haknya atas Makan Bergizi Gratis. Negara harus hadir bahkan sampai ke wilayah terpencil,” tegas Rapani.

Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan MBG di wilayah 3T bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga akurasi data.

Oleh karena itu, pendataan yang terintegrasi antarinstansi menjadi kunci utama agar pembangunan dapur SPPG benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.

BACA JUGA: Anggaran Kurang, Sekolah Gratis Mandek di Tengah Dana MBG Jumbo

Dalam rakor tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan data detail terkait jumlah sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta total siswa yang berada di wilayah terpencil.